Jokowi Beberkan Dana
"Blusukan" Rp 26,6 Miliar
INFOKU= Gubernur DKI Joko Widodo membenarkan
ada anggaran sebesar Rp 26,6 miliar. Namun, ia menampik jika dana itu digunakan
untuk blusukan. Menurutnya, dana itu adalah dana taktis yang bisa
dikeluarkan cepat.
Jokowi mengatakan, dana
itu digunakan untuk koordinasi masalah yang mendesak, misalnya keamanan,
kebakaran, logistik, dan sebagainya. Itu pun, kata Jokowi, tak digunakan
seluruhnya.
"Blusukan kan
modal cuma jalan kaki kok. Itu kan masalah anggaran, bukan soal penggunaan.
Kalau realisasinya, separuh juga belum tentu," ujarnya dalam keterangannya
di Balaikota Jakarta, Senin (22/7).
Jokowi juga membenarkan
anggaran taktis itu naik ketimbang tahun pemerintahan sebelumnya. Namun, Jokowi
menampik seringnya blusukan menjadi penyebab naiknya anggaran tersebut.
Ada penyesuaian anggaran dari tahun ke tahun yang menyebabkan anggaran tersebut
menjadi naik.
"Anggaran itu
persentase dari pendapatan. Karena pendapatan masyarakat DKI meloncat 25
persen, jadi anggaran itu naik juga," lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan, isu negatif
yang menerpa dirinya tersebut tak membuatnya berhenti blusukan. Jokowi
mengaku lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang menumpuk di Kota Jakarta
ini.
Sebelumnya, diberitakan,
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan anggaran blusukan
di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama,
mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah itu ternyata lebih banyak dibanding
Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo-Prijanto.
Anggaran blusukan
Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran
tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang
operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih
anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
Caption : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (memegang kertas)
melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Gedung
Pemerintah Kota Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013) sore.
Polres Akan Sweeping,
Ormas Akan Ditindak Tegas
INFOKU, BLORA- Polres Blora tidak akan memberikan toleransi
kepada organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan tindakan anarkis. Hal ini
dikemukakan oleh Kapolres Blora, AKBP Kukuh Kalis Susilo usai menerima
kunjungan kerja Kapolda Jateng beberapa hari lalu.
Pernyataan tersebut
disampaikan sebagai respon terhadap ulah massa terhadap ormas di Kendal
beberapa hari lalu yang berujung bentrok dan mengganggu situasi keamanan dan
kenyamanan bulan ramadhan.
Kukuh mengatakan, bulan
suci ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat, barokah dan ampunan.
Seharusnya hal ini dijadikan kesempatan untuk berbuat baik dan beribadah.
"Sweeping oleh
pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan atau pelanggaran hukum lainnya hanya
akan menodai kesucian bulan puasa," kata Kapolres.
Kapolres menegaskan, agar
masyarakat tidak terpancing dengan ulah kelompok atau ormas yang melanggar
hukum.
Seperti halnya yang
terjadi di Kendal beberapa hari lalu. Ia juga meminta kepada masyarakat agar
untuk segera memberikan informasi kepada polisi jika mengetahui ada ormas yang
melakukan razia atau sweeping dan pelanggaran hukum lainnya.
"Jangan main hakim
sendiri. Jika ada yang seperti itu, Polri akan bertindak tegas menegakkan hukum
sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Kapolres.
Disinggung menegnai
kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri di wilayah hukum Polres Blora,
Kapolres mngungkapkan, pihaknya telah menyiapkan enam pos komando (posko)
keamanan di sejumlah titik.
Posko keamanan ini berada
di sejumlah titik yang dianggap rawan. Seperti Kunduran, Blora Kota, Cabak,
Doplang, Randublatung dan Cepu (Ketapang).
"Kita juga telah
siapkan sub Pospam di depan Mall Luwes," tambah Kapolres. (Endah/TRI).
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
