Kenaikan BBM dan Ibu Rumah
Tangga
Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) tetap menolak
rencana pemerintah menaikkan harga BBM di kemudian hari, dan menuntut
pemerintah melindungi kehidupan rakyat termasuk perempuan, anak-anak dan lansia
untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat
"Menaikan
harga BBM menunjukkan sikap pemerintah melakukan pembiaran rakyat hidup di
bawah standar kelayakan. Hal itu menjadi bukti paling telanjang bagian dari
kegagalan negara menjamin pemenuhan hak warganya," kata aktivis perempuan
Rani Pribadi, saat membacakan Petisi Perempuan Menolak Kenaikan Harga BBM dalam
sebuah diskusi di pusat studi kependudukan dan kebijakan (PSKK) beberapa waktu
lalu.
Rani
menambahkan, perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari
kenaikan harga BBM.
Karena kaum
perempuanlah yang lebih banyak mengatur kebutuhan rumah tangga di tengah harga
kebutuhan pokok merangkak naik dan daya beli yang menurun.
"Perempuan,
anak dan lansia adalah kelompok yang menanggung dampak terberat dari kebijakan
itu," katanya.
Selain itu, kondisi
distribusi relasi kuasa sosial yang timpang gender, akan menempatkan perempuan
sebagai pihak yang mendapatkan tekanan psikis paling berat akibat kenaikan
harga BBM. " Diakui atau tidak, perempuan akan mendapatkan tekanan psikis
paling berat, kalau suami stres, pelampiasannya ke perempuan . Padahal
perempuan sudah stres sendiri akibat kenaikan BBM ini," imbuhnya.
Dalam tiga
petisi yang dibacakan JPY tersebut, disebutkan pertama, kenaikan harga BBM akan berdampak menurunnya daya beli dan
kualitas hidup, menurunnya kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan spesifik seperti
kesehatan reproduksi dan hak anak untuk belajar dan bermain hingga meningkatkan
risiko kekerasan dalam berbagai bentuk sebagai dampak lanjutan dari peningkatan
beban hidup.
Kedua, Persoalan kenaikan harga BBM akan memicu meningkatnya
persoalan yang lebih luas bagi persoalan ekonomi maupun sosial politik yang
lain. "Lebih daripada sekedar meningkatnya biaya bahan bakar, kenaikan BBM
juga telah memicu kenaikan harga bahan baku, bahkan sebelum kenaikan ini
ditetapkan," katanya.
Dan yang ketiga, mengusulkan adanya penghapusan
pos-pos anggaran APBN yang berujung pada pemborosan
Solusi BBM tidak Naik
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) termasuk ke dalam kubu yang menolak rencana
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). HMI menawarkan beberapa solusi
permasalahan BBM bersubsidi tanpa melakukan penaikan harga.
Beberapa langkah bisa diambil pemerintah untuk mencegah kenaikan harga BBM
tersebut seperti diversifikasi energi dan membangun infrastruktur energi secara
kokoh. "Masih ada solusi-solusi lainnya," kata Sekjen PB HMI, Mulyadi
P Tamsir, di kantor pusat HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (16/5).
HMI menyatakan sedikitnya ada 12 langkah yang bisa diambil pemerintah untuk
mencegah kenaikan harga BBM ini. Langkah-langkah ini adalah:
1.
Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan
energi nasional diatas kepentingan jangka pendek
2.
Melakukan diversifikasi energi.
3.
Membangun infrastruktur energi secara kokoh.
4.
Memperbaiki sistem transportasi masal (konversi BBM ke
BBG).
5.
Meningkatkan lifting minyak
6.
Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga
BBM
7.
Melakukan real time monitoring terhadap lifting minyak
nasional
8.
Melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian
pemerintah di kilang-kilang dalam negeri
9.
Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan
SPBU baru
10.
Memperbaiki kinerja BUMN energi.
11.
Pemerintah perlu mendorong pertamina dan PLN untuk
memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed
Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan
reserved proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor
hulu.
Adapun menurut pandangan HMI, alasan penolakan
didasarkan kepada kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga-harga
barang serta bisa dikatakan sebagai kebijakan energi yang buruk jika sampai
terjadi. (Penulis Drs Agung Budi
Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU, diolah dari 6 Sumber berbeda)