Bukan Untuk Rakyat _ OPINI - tabloid INFOKU 53

Tahun ini Bukan Untuk Rakyat

Setahun ke depan dikatakan sebagai tahun politik. Tepatnya 9 April 2014 kita menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) disusul dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik (parpol), calon legislatif, KPU, Bawaslu, dan pemerintah sudah mulai disibukkan dengan berbagai persiapan guna menyukseskan pesta rakyat lima tahunan tersebut. Bahkan ada caleg dan capres yang sudah rajin nyicil kampanye dengan berbagai iklan dan kunjungan. 

Apakah hanya mereka yang sibuk dan disibukkan akan kedatangan pesta demokrasi ini? Tidak. Semua pihak akan tersibukkan dengan hajatan besar tersebut. Termasuk kalangan pebisnis. Pemilu akan menguras sumber dana dan sumber daya manusia sangat besar. Begitu pula akan menghasilkan peluang bisnis sangat besar pula. 

Jika pada sekarang hampir semua orang berpikir politik untuk mencapai target-target politik, tapi tidak bagi pebisnis. Mereka berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan Pemilu sebagai sarana sebanyak mungkin meraih keuntungan. 

Disadari atau tidak, politik mengandung unsur bisnis. Karena di era sekarang politik memerlukan daya dukung finansial yang amat besar.

Apalagi jika dihitung dengan pemilihan kepala daerah. Disamping itu, berbagai bisnis lain, tergantung keputusan dan kebijakan politik. 

Daya dukung finansial antara lain untuk keperluan perencanaan, konsolidasi, silaturahmi, kampanye dan marketing politik. Yang terakhir disebut sebenarnya meminjam konsep bisnis yang telah menjadi kebutuhan di dalam politik, yaitu marketing politik, sebuah strategi pemasaran bisnis pada umumnya yang bergeser dan menjadikan politik sebagai “barang dagangannya”. Meskipun makna ini terlalu sederhana. Bisnis politik terjadi pada beberapa hal.

 Pertama, untuk menjadi calon legislatif, presiden atau kepala daerah misalnya, calon harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendaftar pada parpol sebagai kendaraan politiknya.

Ibarat pernikahan, ini dianggap sebagai mahar politik. Terlihat tabu disebut, namun telah menjadi rahasia umum. Tawar-menawar terjadi yang dilakukan antara calon dengan parpol. Bisnis politik pun terjadi, yang diuntungkan adalah parpol dan sang calon.

Kedua, Konsultan Politik. Jika sudah memiliki kendaraan politik, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan konsultasi politik. Ini dilakukan karena tidak semua calon “ngeh” terhadap politik.

Jika pun paham, tidak semua bisa memahami bagaimana strategi mendulang suara secara signifan untuk mencapai kemenangan. Konsultan politik berperan melakukan strategi marketing dan pencitraan, survei dan pemetaan dukungan, termasuk penyusunan visi, misi dan sebagainya.

Wilayah ini menjadi bisnis tersendiri bagi para konsultan dan lembaga survei politik. Dari sini tumbuh berbagai lembaga survei dan konsultan politik, tingkat nasional bahkan lokal.

Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran, para calon sebagai konsumen dan lembaga-lembaga survei dan konsultan layaknya produsen, sama-sama mendapatkan keuntungan.

Ketiga, Media. Hal yang sangat penting dalam mencapai kemenangan pemilihan langsung seperti saat ini, adalah pencitraan. Terkait pencitraan ini, media memiliki peran besar. Melalui media, personifikasi sang kandidiat bisa dipoles begitu rupa sehingga marketable.

Media mampu mengubah persepsi masyarakat dari yang biasa menjadi luar biasa. Media juga bisa membentuk bahkan mengendalikan opini publik sedemikian rupa sesuai keinginan. Meskipun bukan berarti berbuat kebohongan publik. 

Bisa dibayangkan, berapa banyak uang beredar terkait penggunaan jasa media. Iklan-iklan di TV, radio, koran, tabloid, baliho, pencitraan pemberitaan, spanduk, stiker, kartu nama, ucapan selamat, dan lain sebagainya. 

Keempat, tim penggalangan suara (Makelar Suara). Diakui atau tidak, meskipun tidak ada penelitian yang khusus tentang hal ini, aksi dukung mendukung kandidat menjadi pekerjaan baru yang menguntungkan.

Tidak perlu modal, kecuali tenaga, pikiran, sesekali perasaan dan kekuatan jaringan sosial, tim penggalangan suara atau dengan sebutan tim sukses pun muncul, dijadikan lahan bisnis tersendiri. 

Hal ini ditempuh ketika hampir semua kandidat tidak mungkin secara langsung menyapa konstituen, apalagi secara intensif berinteraksi dengan mereka. Di sinilah diperlukan penguhubung antara kandidat dengan konstituen bernama tim sukses.

Bukan untuk Rakyat

Jika dicermati, berbagai macam bisnis politik di atas ada yang diuntungkan dan dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Pertama adalah parpol, yaitu kelompok elit partai.

Namun demikian, dengan sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif, bisa saja pengurus partai yang sudah aktif sejak lama kalah bersaing dibanding pelamar yang memiliki finansial besar dan kemampuan sosialisasi dengan konstituen.

Pengurus sering disibukkan dengan urusan administratif kepartaian, sementara calon nonpengurus tidak, sehingga lebih leluasa menyapa konstituen dan dengan modal besar bisa membuat opini publik yang kuat mengalahkan pengurus yang telah lama mengabdi, membesarkan, bahkan turut berkeringat mendirikan dan membesarkan partai.

Pihak kedua yang untung adalah sang kandidat. Karena telah terbantu untuk ikut serta dalam proses pemilihan, apalagi jika mendapat kemenangan. Namun, ia bisa saja rugi ketika mendapat kerugian.

Dalam bisnis, ia ibarat pebisnis gentle. Jika kalah rugi, jika menang untung. Itulah konsekuensi bisnis. 

Pihak ketiga yang diuntungkan tentu media, konsultan, tim penjaring suara, event organizer, dan sebagainya.

Mereka inilah yang tidak kenal kalah atau menang sebagaimana para calon, ia akan selalu menang dan untung. Jika sudah mendapatkan kepercayaan, bisnis di area ini nyaris tidak mengenal rugi.

Apakah semua diuntungkan? Tidak. Lalu siapa yang dirugikan? Pertama, rakyat. Ia hanya untung pada saat musim pemilu. Setelah suara berhasil didapat, mereka pun biasanya ditinggalkan.

Kedua, sistem politik, kader dan pengurus. Sebagaimana dipaparkan di atas, tawar-menawar kursi dengan ukuran kekuatan finansial bukan saja telah menggadaikan idealisme partai, juga para kader dan pengurus partai yang bisa terdepak atas nama kekuatan finansial calon pelamar diluar partai yang berkantong besar.

Disamping itu, hal ini juga bisa menggangu sistem politik yang seharusnya murni menghasilkan suara rakyat, namun kenyataannya adalah suara kapital. 

Bersatunya pengusaha dan penguasa dalam genggaman satu tangan menjadi bayang-bayang di depan mata. Jika pun tidak bisa bersatu secara langsung kekuasaan di genggam dalam satu tangan, mereka bisa bersimbiosis dengan mendukung penguasa atau calon penguasa.

Kerjasama penguasa dan pengusaha ini, hanya akan menguntungkan kedua belah pihak, rakyat tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan didukung oleh pengusaha, penguasa mendapatkan finansial untuk merebut dan mempertahakan kekuasaan. Sebaliknya dengan dukungan penguasa, pengusaha bisa mengamankan dominasi bisnis bahkan bisa melakukan ekpansi bisnisnya. 
Walhasil, bisnis politik merupakan bisnis yang menggiurkan bagi berbagai pihak, namun akan menjadikan negara dan penguasa lebih condong berorientasi bisnis, termasuk ketika melayani rakyatnya, sehingga rakyat hanya akan mendapatkan residunya.(Penulis: Drs Ec. Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU = Diolah dari 6 sumber berbeda)

 Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru