Dugaan
Penyelewengan Dana BOS
INFOKU, SEMARANG - Pengusutan kasus dugaan
penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiah (MI) di Semarang, terus berlanjut.
Rabu (6/2) sekitar pukul 13.00,
Kasum Musyafa, pimpinan percetakan CV AR Rahman, Surakarta, memenuhi panggilan
pihak penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal
Polrestabes Semarang, untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai klarifikasi.
CV AR Rahman diketahui sebagai pencetak
Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku Latihan Ujian Nasional (UAN), atas pesanan
pihak Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pendidikan Pendidikan Kota Semarang.
Dengan didampingi Margono, penasihat
hukumnya, Kasum dimintai keterangan berikut klarifikasi oleh Tipikor Satuan
Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Dia diperiksa sekitar delapan jam di
ruangan penyidik.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Elan
Subilan membenarkan, jika pimpinan percetakan tersebut telah dipanggil pihaknya
untuk diperiksa dan dimintai klarifikasi.
”Sudah saya katakan sebelumnya,
semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat kami klarifikasi,” ungkapnya
di Mapolrestabes Semarang, Rabu (6/2).
Saat ditanya tentang agenda
pemeriksan yang dilakukan, Elan tidak menjelaskan secara rinci. Yang jelas,
kata dia, pihaknya meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana BOS.
”Semua sesuai prosedur dan aturan
yang berlaku, ini masih dalam proses lidik,” ujarnya.
Elan juga mengungkapkan, belum
mengetahui benar apakah pimpinan percetakan terbukti terlibat dalam kasus
penyelewengan dana yang merugikan uang negara. Menurut dia, pemeriksaan masih
berjalan dan hasilnya juga belum diketahui. ”Tunggu hasil saja, biar semuanya
jelas, kami tidak mau asal tebak saja,” terangnya.
Margono, penasihat hukum Kasum
Musyafa mengatakan, kliennya mendatangi Mapolrestabes Semarang karena panggilan
pihak penyidik kantor polisi tersebut. ”Sebagai warga negara yang baik kami
penuhi panggilan,” ujarnya. Dijelaskan, panggilan itu merupakan tahap
klarifikasi terkait kasus dugaan penyelewangan dana BOS. ”Klien kami hanya
dimintai keterangan dan ini masih tahap penyelidikan,” paparnya.
Dikirim dan dijual
Dia membenarkan, kliennya telah
menerima pesanan buku LKS dan Latihan UAN dari pihak UPTD (Dinas Pendidikan)
Kota Semarang. ”Buku sudah dicetak dan dikirimkan ke pemesannya, masalah
pembayaran saya belum tahu kejelasannya,” tandasnya.
Seperti diberitakan, dana BOS yang
diperkirakan akan cair Maret mendatang, sedianya untuk membayar buku Latihan
UAN tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).
Buku itu untuk siswa kelas VI, dalam
rangka persiapan menghadapi Ujian Nasional SD/MI 2013.
Untuk sementara pembayaran biaya
pengandaan tiga buka mata pelajaran itu dibebankan kepada pihak sekolah dan
akan diganti jika dana BOS sudah turun. Ide tersebut muncul dari UPTD pada
November 2012 lalu. Mereka kemudian menyiapkan guru untuk membuat buku itu,
sesuai kisi-kisi 2012. Buku bernama Demensi itu terdiri atas 128 halaman,
berisi tujuh paket latihan soal.
Setelah soal dibuat, pihak UPTD
memesan ke penerbit CV AR di Kota Surakarta. Pada Januari 2013, pesanan telah
jadi dan dikirim ke UPTD. Dari total 16 UPTD di Kota Semarang, ada dua yang
menolak.
Setelah buku dipegang, kepala SD/MI
diperintahkan mengambil buku. Buku yang dipesan kemudian dijual Rp 22.000.
Buku-buku itu sudah dibagikan kepada
siswa dengan setempel ”Gratis BOS”.(Tanti)
Hapus
Stigma Korupsi
INFOKU, GROBOGAN - Demi perbaikan dan peningkatan
kinerja, DPRD Kabupaten Grobogan mengusung visi baru. Visi baru itu adalah
menjadikan DPRD yang aspiratif, profesional, transparan dan bermartabat.
’’Kami ingin imej negatif di masa
lalu bisa terkikis. Kesan DPRD sebagai sarang korupsi harus dihapus. Memang tak
mudah dan butuh waktu, tapi kami optimistis,’’ kata Ketua DPRD Grobogan, Sri
Sumarni, didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) H Pangkat Djoko Widodo minggu lalu.
Sebagai ketua DPRD baru, Sri Sumarni
menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pasalnya, orang yang digantikannya (M
Yaeni) tersangkut kasus korupsi. Fakta ini membuatnya mesti bekerja keras.
Agar kinerja dan performa Dewan
positif, dia bersama Sekwan juga menyusun misi anyar.
Misi itu berisi tujuh butir, yakni
meningkatkan kemampuan anggota DPRD Grobogan secara profesional, aspiratif
dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Mengembangkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan lembaga pemerintah), mewujudkan
DPRD Grobogan yang visioner, dinamis, inovatif dan demokratis.
Lalu, mewujudkan DPRD Grobogan yang
transparan dalam proses pengambilan keputusan sesuai tuntutan dan kondisi
masyarakat, melaksanakan penyusunan APBD yang patut, wajar, dan rasional, serta
melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan harapan
masyarakat.
Selanjutnya, melaksanakan
pertanggungjawaban publik secara moral dan politik atas tugas dan kewajiban
yang telah diusulkan secara berkala dan transparan. Terakhir, berperan aktif
dalam percepatan dan mendukung proses pengambilan kebijakan publik yang
berkualitas.
’’Kami selalu mengingatkan, fungsi
DPRD ada tiga, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Ini penting untuk
diketahui masyarakat,’’ terangnya.
Program Masyarakat
Sementara itu, Sekwan Pangkat Djoko
Widodo berharap, dengan kepemimpinan baru, kinerja dan performa DPRD Grobogan
bisa meningkat dan lebih bermanfaat. Sebelumnya, pandangan terhadap Dewan
menurun drastis, khususnya selepas munculnya kasus beberapa waktu terakhir.
’’Kami akan menjawab tantangan ini
dengan melaksanakan program yang menyentuh langsung ke masyarakat,’’ ungkapnya.
Program itu, di antaranya melakukan
kunjungan sampai ke daerah pelosok untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Kemudian, menggelar bantuan sosial. ’’Yang jelas, kami tak mau lagi disebut
sebagai sarang korupsi atau predikat lain yang negatif. Kami ingin benar-benar
menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat,’’ tuturnya.
Ada sejumlah sasaran yang ingin
diwujudkan pada periode 2011-2016. Sasaran itu, adalah meningkatkan pembangunan
dan pemeliharaan sarana-prasarana ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan
pemerintahan.
’’Kami pun telah menyusun rencana
kerja selama 2013. Rencana kerja itu berisi rapat-rapat DPRD dengan frekuensi
yang disesuaikan dengan kebutuhan, kunjungan kerja dalam daerah dan kunjungan
kerja luar daerah,’’ kata Pangkat Djoko. (Budi)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
