INFOKU 40 - GAGASAN

Jadikan Minyak Bumi, dan Gas Alam Urat Nadi Blora

” Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” 

-Ir. Soekarno-

MINYAK bumi merupakan salah satu sumber “keributan” sekaligus “organ” vital kehidupan manusia. Tak sedikit berbagai aktivitas dan sendi kehidupan kerap digerakkan oleh peran penting Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga  orang  di hampir seluruh dunia telah merasa ketergantungan terhadapnya, termasuk rakyat di negeri kita.

Bahkan kemajuan suatu negara, tak luput dari peran serta minyak bumi, hingga apabila terdapat perubahan kebijakan dari dunia Internasional atau pemerintah atas BBM, dampaknya sangat terasa hingga ke hampir semua lapisan masyarakat paling ujung sekalipun. BBM merupakan salah satu barang publik yang keberadaannya kerap dianggap strategis dan selalu menjadi isu nasional dan dunia serta dapat dijadikan sebagai alat politik oleh para penguasa.

BBM pun kerap menjadi ukuran popularitas kepemimpinan seseorang secara politis. Presiden dan DPR beserta  sejumlah jajarannya kerap menjadi sasaran unjuk rasa dari hampir seluruh elemen.

Sensitivitas  minyak bumi secara politik tidak hanya berlaku di tanah air, tetapi di seluruh negara di dunia. Berbagai negara di dunia rela berkorban dengan taruhan apapun, asalkan pasokan minyak ke negaranya tetap lancar.

Amerika misalnya, sebagai negara Adidaya, Amerika telah terbiasa hidup dengan cara menggadaikan kebenaran dan nurani, menjalankan kelicikan, kejahatan dan berdagang senjata tiada lain demi minyak bumi untuk kepentingan negaranya.

Mungkin kita masih ingat dengan perang teluk pada tahun 1990, dimana Irak menginvasi Kuwait yang nota bene sangat kaya dengan minyak bumi. Ketika itu masyarakat dunia sudah memaklumi bahwa Irak yang dipimpin Saddam Husein sebagai salah satu negara yang sangat membenci  Amerika dengan George Bush-nya.

Sementara ketika itu negara Kuwait merupakan salah satu negara pemasok minyak terbesar kepada Amerika. Hingga secara logika politik jika Kuwait dikuasai Saddam Husein, maka pasokan minyak bumi kepada Amerika secara otomatis akan terhenti bahkan terputus, hingga kemungkinan Amerika berpotensi untuk mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu dengan bersembunyi di balik resolusi Dewan Keamanan PPB sebagai legitimator dan atas nama HAM, Amerika menyerang Irak dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya beserta pasukan multi nasionalnya, hingga di Irak banyak korban warga sipil berjatuhan.

Secara kasat mata seolah Amerika membela kebenaran dan HAM serta mengembalikan kedudukan Emir Kuwait, Syeh Jabel Al Ahmed Al Sabah dari pengasingan. Namun secara hakikat politik George Bush adalah membela minyak demi kepentingan negaranya, bahkan hingga “mengkultuskannya.”

Jadi Amerika hingga kini selalu siap membela negara manapun asal ada “kompensasinya” terlebih jika negara yang dibela sarat dengan aset berupa minyak bumi.

Jika negara-negara Arab di Timur Tengah yang kaya dengan minyak bersatu dan hidup “harmonis”, maka secara politik merupakan ancaman bagi Amerika.

Oleh karena itu hingga kini campur tangan politik Amerika terhadap politik dalam negeri negara-negara Arab yang kaya minyak, masih cukup dominan dengan segala hegemoninya.

Jadi, negeri Paman Sam dalam konteks kekinian tak ubahnya sebagai penjajah dunia di abad modern.

Namun yang patut disesalkan adalah para pemimpin negara Arab tak sedikit yang masih tertidur pulas, dininabobokan.

Energi dan syahwat politik yang ditimbulkan oleh minyak bumi tak diragukan lagi di dalam negeri dan di seluruh dunia. fenomena minyak bumi sebagai urat nadi dan penguasa politik dunia merupakan stigma yang telah diakui masyarakat seantero jagat raya. Minyak bumi sangat berharga. Karena begitu berharganya, hingga minyak bumi selalu dapat memengaruhi peta kebijakan politik hampir tiap negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, namun hal itu belumlah cukup, hingga masih harus mengimpor dari negara lain yang nota bene masih menjadi negara yang memiliki “ketergantungan”.

Sementara, menurut pendapat HM. Amien Rais dalam bukunya yang berjudul “Selamatkan Indonesia” mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya dengan sumber alam termasuk barang tambang, tetapi  korporasi asing justru menguasai proyek tambang vital seperti di Blok Cepu yang dikuasi Exxon Mobil.

Menurutnya mengapa Exxon Mobil diberi hak pengoperasian Blok Cepu dan bukannya Pertamina, padahal Ikatan Sarjana Geologi Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka sudah lebih dari mampu untuk menjadi operator tambang minyak Blok Cepu?

 Tak tanggung-tanggung blok Cepu akan dikuasai Exxon Mobil hingga tahun 2036. Pernyataan HM. Amien Rais tersebut jika merujuk kepada filosofi Sunda kurang lebih ibarat “bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai”.

Pengakuan dunia atas vitalnya fungsi dari minyak bumi diwujukan dengan telah berdirinya Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak yang disebut OPEC (Organization Of Petroleum Exporting Countries), bahkan salah seorang Sekjennya, pernah orang Indonesia yaitu Prof. Dr. Soebroto. Indonesia adalah anggota OPEC, artinya Indonesia merupakan negara penghasil minyak yang besar hingga dapat mengekspor ke negara lain.

Ya sudahlah itu nasi sudah menjadi bubur, artinya keputusan pemerinyah Pusat sudah memutuskan EXXON, maka sekarang menurut penulis yang kelahiran Cepu kabupaten Blora ini,  hendaknya Bupati Blora mencari terobosan bagaimana Blora kebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih banyak.

Logikanya daerah Blora dengan Blok Cepu-nya,  baik Minyak Bumi aupun Gas alam mendapat kompensasi DBH yang lebih tinggi.

Sekarang Peran Bupati dan Ketua DPRD untuk mensejahterakan rakyatnya, hendaknya lebih maksimal lagi dalam upaya menekan pusat agar DBH karena banyak tokoh Nasional dan Politikus di MPR bahwa Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penyebab utama ketidakadilan perekonomian di Indonesia.“Minyak bumi dan Gas Alam Blora dari Blora untuk Rakyat Blora”

(Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi Infoku)

Lebih lengkap baca model Tabloid

Klik Gambar